Eramuslim – Jokowi melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan bahwa pemerintah tidak akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dan listrik tahun depan. Alasannya, pemerintah telah menetapkan anggaran subsidi energi Rp 103,4 triliun dalam RAPBN 2018.
“Ini adalah asumsi yang sangat eksplisit. Tidak ada kenaikan BBM. Tidak ada kenaikan elpiji. Tidak ada kenaikan listrik. Kemudian, jumlah pelanggan listrik yang 900 VA barangkali yang akan dibatasi,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Dari total anggaran subsidi energi Rp 103,4 triliun, untuk BBM dan elpiji tiga kilogram diusulkan Rp 51,13 triliun. Selanjutnya, anggaran subsidi listrik diajukan Rp 52,23 triliun.
Total anggaran subsidi energi naik Rp 13,51 triliun dibanding subsidi pada APBN-P 2017 yang mencapai Rp 89,86 triliun.
Sebelumnya, mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu menuturkan, anggaran subsidi yang diberikan tersebut ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat.
Selain itu, juga untuk menjaga inflasi agar bisa dijaga pada angka 3,5 persen. Sebab, inflasi tahun ini diperkirakan sedikit meningkat dibanding tahun lalu
Sri menambahkan, pemerintah menganggarkan subsidi nonenergi sebesar Rp 69,04 triliun.
Perinciannya, subsidi pupuk Rp 28,5 triliun. Sebab, pemerintah masih memiliki utang subsidi pupuk yang mulai dicicil pada 2017.
Kemudian, subsidi pangan 5,6 juta kelompok penerima subsidi dalam bentuk beras sejahtera (rastra/dulu raskin) dan bantuan pangan nontunai.
Namun, jumlah subsidi nonenergi itu justru turun hampir Rp 10 triliun jika dibandingkan dengan anggaran tahun ini.
Sri Mulyani berkilah bahwa APBN 2018 ini didesain untuk menjaga momentum ekonomi kita agar terus bisa menciptakan optimisme dalam penciptaan kesempatan kerja, menjaga daya beli rakyat, dan memperbaiki kualitas pertumbuhannya sendiri.
Mudah-mudahan tidak ada udang dibalik batu jelang tahun politik mendekati Pilpres 2019. (Psi/Ram)
