Yang menarik, saat masih menjabat Gubernur DKI dan memastikan diri ikut Pilpres 2014, Jokowi pernah mengatakan kalau masalah kemacetan dan banjir di Jakarta akan lebih mudah teratasi jika dia menjadi presiden.
Alasannya, seorang presiden akan mudah mengatur dan memerintahkan kepala daerah di kawasan Jabodetabek untuk bekerja sama.
Jokowi menilai, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak akan bisa menanggulangi kemacetan dan banjir tanpa bantuan pemerintah daerah penyangga.
Karena salah satu sumber penyebab terjadinya dua masalah klasik di Jakarta tersebut juga berasal dari daerah-daerah penyangganya.
“Seharusnya lebih mudah (mengatasi kemacetan), karena kebijakan transportasi itu harusnya tidak hanya Jakarta, tapi juga Jabodetabek. Itu seperti halnya dengan masalah banjir. Banjir tidak hanya masalah Jakarta karena 90 persen air yang menggenangi Jakarta itu justru berasal dari atas (Bogor). Semua pengelolaan 13 sungai besar yang ada di Jakarta juga semuanya kewenangan pemerintah pusat,” papar Jokowi di Balaikota Jakarta, kala itu.
Kini setelah menjadi Presiden, langkah apa yang sudah dilakukan Jokowi untuk mengatasi banjir dan kemacetan Ibukota?
Meski sudah memasuki periode kedua pemerintahannya, persoalan banjir dan macet masih menjadi pekerjaan rumah yang belum diselesaikan Jokowi. [rmol]
