Eramuslim – Jokowi dinilai tidak serius dalam upaya pembangunan kekuatan dan pengembangan kemampuan pertahanan yang dimiliki TNI. Kebijakan yang dikeluarkan Jokowi seperti tak memiliki landasan strategis.
Pengamat Militer dari Insitute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi mengatakan, ada dua poin yang disampaikan Presiden Jokowi pada HUT TNI kemarin. Yakni soal profesionalitas TNI dan dukungan kepada kemandirian industri pertahanan.
“Saya mengapresiasi komitmen tersebut. Sayang jabarannya justru tak menggambarkan komitmen tersebut,” ucap Khairul Fahmi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (8/10).
Misalnya, kata Khairul, soal penambahan ratusan posisi baru. Seharusnya, pengelolaan dan pengembangan organisasi TNI didasarkan kepada dinamika potensi ancaman. Bukan mengikuti pertumbuhan personel.
Apalagi, reorganisasi yang ditandai dengan perampingan besar-besaran di tubuh TNI pernah dilakukan di masa Panglima LB Moerdani. Alasan saat itu adalah agar organisasi TNI lebih efisien.
Setelah itu hingga masa reformasi, memang ada pembukaan pos-pos baru dan pengaktifan kembali satuan-satuan lama yang sempat dinonaktifkan.
“Tapi semuanya didasarkan pada kebutuhan organisasi dalam menghadapi tantangan dan ancaman. Nah pengembangan organisasi belakangan ini menurut saya kurang memperlihatkan landasan strategisnya. Bahkan justru lebih tampak seperti solusi instan dan taktis saja terkait persoalan ‘inflasi’ perwira maupun perimbangan ‘kue’ antara TNI, Polri, dan aparatur sipil,” imbuhnya.
