“Pengakuan ini kalau tidak ditindaklanjuti akan mendegradasi atau mendelegitimasi presiden sendiri. Jadi seharusnya presiden ambil langkah atas pidatonya,” ungkapnya.
Karena, lanjut Fadli Zon, kalau pernyataan itu tidak diwujudkan, maka pidatonya akan dianggap hanya angin lalu saja. “Enggak jelas seperti teatrikal saja yang ujung-ujungnya mau cuci tangan dan akan ada anggapan seperti itu,” tambahnya.
Diketahui, Presiden Jokowi dalam sidang kabinet paripurna 18 Juni 2020 lalu memberikan teguran keras kepada para menteri dan pimpinan lembaga negara yang lambat dalam merealisasikan kebijakan penanganan Covid-19.
Presiden bahkan menyinggung opsi perombakan kabinet atau reshuffle di depan para menteri Kabinet Indonesia Maju pada sidang kabinet itu.
Dalam pengarahannya, Presiden menyampaikan rasa kecewanya terhadap kinerja para menteri yang dinilai belum memberikan progres kemajuan yang signifikan.
“Bisa saja membubarkan lembaga, bisa saja reshuffle, sudah kepikiran kemana-mana saya. Entah buat perppu yang lebih penting lagi, kalau memang diperlukan,” kata Presiden dalam video yang diunggah melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (28/6). (*)
