Eramuslim – Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu menilai, operasi kecurangan Pilpres 2019 melibatkan penyelenggara pemilu, hingga pejabat dalam struktur pemerintahan untuk memenangkan salah satu paslon.
Kecurangan yang terjadi, menurutnya sedemikian masif demi melanggengkan kekuasaan petahanan Jokowi untuk periode 2019-2024.
Bahkan, kata dia, beragam jenis pelanggaran terjadi merata di hampir seluruh wilayah Indonesia, bahkan hingga ke luar negeri.
“Mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai perhitungan suara ini sudah terkoordinasi. Polanya sama saja. Ini Negara harus diselamatkan karena kepercayaan publik terhadap pemilu sudah sangat rendah,” kata Said di Jakarta, Selasa (23/4/2019).
Menurutnya, kecurangan-kecurangan yang terjadi selama proses Pemilu 2019 bersifat terstruktur dan sistemik.
“Dalam UU kalau ada kecurangan gitu, maka perlu dilakukan pemilu ulang. Bagi pihak yang mau lanjutkan pemilu yang curang bagaikan orang duduk di atas bara api yang sedang dibakar,” imbuhnya. (ts)
