“Tiba-tiba keluar perpes, tentang UKP itu diubah BPIP dan di situ ada gajinya, seratus juta untuk saya dan lain,” jelasnya.
“kita kan ga pernah minta gaji kalau saya tanya, ‘betul dapat RP100 juta segini banyak?’ Lalu diuraikan 15 persen pajak, saya tiap bulan sampai sekarang dari BPIP menerima Rp 68 juta belum pernah saya ambil, itu lewat notifikasi aja,” terang Mahfud MD.
“Tapi karena saya duduk di situ saya lapor ke negara saya sudah dapat gaji sebagai guru besar, tolong potong, Rp29 juta gajinya di gurus besar dan tunjangan kehormatan itu tiap bulan dikembalikan, sehingga tidak ada Rp40 juta sebenarnya, orang ribut Rp100 juta,” tambahnya.
Lantas Mahfud MD ditanya soal apa yang dilakukannya selama menjadi bagian dari BPIP. Mahfud MD pun menyinggung kerusuhan yang terjadi di Papua. “Ini penting, apa sih yang dikerjakan BPIP? ‘Ini ada kerusuhan di Papua BPIP kenapa kok tidak turun?”‘ ucap Mahfud MD.
“Ini pertanyaanya orang amat sangat bodoh. BPIP kan bukan aparat penegak hukum,” sambungnya. Dijelaskannya bahwa BPIP adalah badan yang membantu presiden merumuskan kebijakan pemerintah.
“BPIP itu menurut Perpres adalah badan yang merumuskan, membantu presiden merumuskan kebijakan pemeritah untuk sosialisasi ideologi pancasila,” paparnya.
Selama menjadi bagian dair BPIP, Mahfud MD pun mengaku kerap diundang sebagai pembicara.
“Saya sering ngomng kemana-mana diundang kadang saya ga pake baju BPIP, saya sering ke luar negeri ga pernah dibayar BPIP, tanya aja ga pernah, masa BPIP disuruh menangani kasus,” terangnya.
“BPIP untuk merumuskan kebijakan, ‘nih presiden pendidikan harus dibeginikan perdagangan harus dibeginikan, itu kerjaan kami, merumuskan kebijkan,” lanjutnya.
https://www.youtube.com/watch?v=jv8_rSe4dP4
