Penolakan pemaksaan ini juga mendapat dukungan dzuriyah para pendiri NU. Bahkan pertemuan (halaqoh) menyuarakan sikap NU kultural terus dilakukan. “Siapapun yang kita pilih jangan ada caci maki, ini bagian dari jihad politik sehingga jangan menjelekkan mereka yang beda pilihan,” pintanya.
Kendati demikian sejarah telah mencatat bahwa pelanggaran paling berat pertama terhadap khittah NU 1926 adalah KH Ma’ruf Amin karena posisi rais aam bagi warga NU itu lebih tinggi dibanding jabatan presiden.
“Kami menghormati hak politik KH Ma’ruf Amin tapi hasil halaqoh menyatakan beliau wajib ditakzir (hukum) dengan cara tidak dipilih,” kata pemimpin halaqoh NU kultural dan dzuriyah pendiri NU.
Masih di tempat yang sama penulis buku “NU Jadi Tumbal Politik Kekuasaan, Siapa Bertanggung jawab” Drs H Choirul Anam menegaskan bahwa khittah NU merupakan cetak biru atau dasar berpijak NU pada kebenaran dan keadilan. Sedangkan gerakan (operasional) NU adalah misi kerasulan yakni Amar Ma’ruf Nahi Munkar.
Kemudian referensi yang digunakan NU yakni kutubus syar’i. Dan caranya adalah dengan mengedepankan prinsip Tawasut, I’tidal, Tawazun dan Tasamuh.
“Saya siap melayani berdebat jika ada kesalahan di buku saya. Tapi jika tidak bisa memberikan bukti untuk meyanggah buku ini ya harusnya mau menerima. Buku ini bagian dari kritik saya terhadap perjalanan NU karena saya tak rela NU dijadikan tumbal kekuasaan,” pungkas Cak Anam sapaan akrabnya. (duta)
BEST SELLER BUKU PEKAN INI, INGIN PESAN? SILAHKAN KLIK LINK INI :
https://m.eramuslim.com/resensi-buku/resensi-buku-diponegoro-1825-pre-order-sgera-pesan.htm
