Eramuslim.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memastikan tambahan impor jagung sebanyak 30.000 ton pada pertengahan Februari 2019 untuk mengatasi kelangkaan pasokan komoditas tersebut. Kebijakan impor ini menunjukkan pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla gagal mengelola pertanian. Sejumlah kalangan mengecam kebijakan ini.
Analis ekonomi Gede Sandra mengatakan, sungguh disayangkan bila pemerintah terus memaksakan untuk impor jagung. Padahal pihak Kementerian Pertanian bulan lalu sudah menyatakan kita surplus jagung hingga 3,7 juta ton tahun 2018 lalu.
“Wajar saja jika ada yang mencurigai bahwa impor jagung kali ini ada tangan-tangan pencari rente yang bermain. Apalagi tepat dilakukan menjelang pemilu, jangan-jangan (rente impor ini) untuk dana politik,” kata Gede Sandra kepada Harian Terbit di Jakarta, Selasa (8/1/2019).
Sementara itu Presedium Pergerakan Andrianto berpendapat sudah menjadi kebijakan pemerintahan Jokowi untuk melakukan impor terus-menerus.
“Saya sudah jadi policy rezim Jokowi impor jadi tujuan. Impor jagung itu sih kecil, yang gak habis habis piker itu import beras. Karena ini tahun politik, ada bau anyir fee impor yang gede,” ujar Andrianto.
Petani Menangis
Koordinator Gerakan Perubahan (Garpu) Muslim Arbi menilai, yang dilakukan pemerintah sangat fatal jika jagung saja harus impor. Padahal Kementan selalu menyebut stok jagung lokal melimpah. Apalagi Kementan juga mengeluarkan kebijakan agar memperdayakan lahan kosong untuk ditanami jagung. Tidak heran ada lahan kuburan di daerah Sulawesi yang juga ditanami jagung.
