Seperti disebut utang pemerintah mencapai Rp5.000 triliun, menurut Rosan, sebenarnya merupakan hal yang wajar. Sebab, angka itu masih 30 persen dari PDB atau masih dalam batas aman, bahkan peraturan membolehkan sampai 60 persen.
“Yang penting utang itu diperuntukan bagi hal-hal yang produktif serta ada pengendalian. Bahkan dengan tingginya capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat dipastikan pembayaran utang sebesar itu akan selalu tertangani dengan baik,” ujar dia.
Rosan menunjuk pembangunan infrasruktur yang penanganannya diserahkan kepada badan usaha baik BUMN maupun swasta. Namun untuk daerah-daerah tertentu yang hitungan bisnisnya tidak masuk maka pembangunan jalan menjadi tanggungjawab pemerintah sepenuhnya.
“Semua pembangunan infrastruktur dipastikan memanfaatkan utang karena merupakan investasi jangka panjang sehingga badan usaha yang menjalankan diberikan konsesi 25-30 tahun dengan opsi perperpanjangan,” ujar Rosan.
Sedangkan anggota TKN lainnya, Bahlil Lahadalia yang juga hadir dikomunitas ini menilai pemanfaatan utang pemerintah untuk infrastruktur dinilai sangatlah tepat.Sebab, Indonesia sudah sangat tertinggal dalam hal pembangunan infrastruktur dibandingkan negara-negara tetangga.
Bahlil, pengusaha asal Papua ini mengatakan, Presiden Joko Widodo sangat perhatian dengan wilayah Timur Indonesia seperti Papua sudah direalisasikan 10 ruas jalan sehingga membuka daerah-daerah terpencil di Papua.
“Kalau disebut langkah itu sebagai pencitraan juga tidak tepat dengan penduduk yang berjumlah tiga juta sebenarnya elektabilitas di Papua rendah. Presiden memang sudah bertekad untuk membangun Papua agar setara dengan daerah lain di Indonesia,” ujar Bahlil. [TS]
Yang ga wajar waktu kampanye Pilpres 2014 Janjinya kan gak mau ngutang? Piye iki? Berarti yang 2014 itu HOAX ya?
