eramuslim.com – Ratusan pengikut tarekat Naqsabandiyah di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), melaksanakan salat Idulfitri lebih awal, yakni pada Sabtu (29/3), di Lapangan Pondok Pesantren Darul Ulumi Wal Amal. Pelaksanaan ini berlangsung dua hari lebih cepat dibandingkan jadwal yang ditetapkan mayoritas umat Muslim di Indonesia.
Salah seorang jemaah, Abdul Latif, menjelaskan bahwa penentuan awal Ramadan dan Idulfitri dilakukan berdasarkan perhitungan hilal yang dilakukan oleh tuan guru (tokoh agama) mereka, Aji Fandi.
“Tidak hanya menetapkan shalat Idul Fitri dan puasa Ramadhan, shalat Idul Adha juga seperti itu,” ujar Latif di Bima, Sabtu (29/3).
Aji Fandi, yang memiliki nama lengkap Afandi Bin Ibrahim Al Maqbul, merupakan pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulumi Wal Amal.
Salat Idulfitri 1446 Hijriah yang diikuti oleh ratusan jemaah ini dipimpin oleh imam Sidik Afandi, dengan khutbah disampaikan oleh Tayeb. Setelah melaksanakan salat dua rakaat, para jemaah mendengarkan khutbah yang berisi ajakan untuk merayakan Lebaran dengan penuh kesederhanaan.
Menurut salah seorang jemaah, Iksan, sebagian besar peserta salat Idulfitri lebih awal ini berasal dari warga Kelurahan Ntobo serta para santri Pondok Pesantren Darul Ulumi Wal Amal.
“Sudah dari kakek dan nenek saya mengikuti puasa dan salat Id yang ditetapkan oleh tuan guru Aji Fandi,” kata Iksan.
Jemaah mulai berdatangan sekitar pukul 07.00 WITA dan memenuhi lapangan tempat pelaksanaan salat Idulfitri. Sebelum memulai salat, mereka terlebih dahulu melantunkan takbiran. Seluruh rangkaian ibadah rampung pada pukul 09.00 WITA.
Usai bersalam-salaman, jemaah kemudian menikmati hidangan yang telah disediakan oleh pengurus pondok pesantren.
Penetapan 1 Syawal 1446 Hijriah oleh jemaah Naqsabandiyah didasarkan pada metode hisab dan rukyah yang mereka gunakan, serta hasil musyawarah ulama tarekat yang dilakukan dua bulan sebelum Ramadan.
Berdasarkan perhitungan internal tersebut, mereka telah memulai puasa lebih awal pada 27 Februari 2025, yaitu dua hari sebelum keputusan resmi pemerintah Indonesia.
(Sumber: Merdeka)
