Dia bahkan mengancam akan melakukan pembubaran paksa jika massa berkeras akan berangkat demonstrasi ke Gedung DPR. Pasalnya, menurut dia, sudah ada sosialisasi yang mengimbau massa untuk tak menggelar demo.
“Pemahaman sudah, sosialisasi sudah. Ya kalau mereka terpaksa, kami bubarkan paksa,” kata Murodih.
Sontak larangan demonstrasi itu mendapatkan cibiran dari banyak pihak. Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Hassanuddin Makassar Fatir Kasim menilai larangan itu sebagai pelanggaran terhadap hak masyarakat.
Fatir menyatakan bahwa larangan yang juga sempat diucapkan Kapolda Sulawesi Selatan Inspektur Jenderal Mas Guntur Laupe itu justru memprovokasi mahasiswa.
“Sebenarnya Pak Kapolda sedang memprovokasi mahasiswa turun aksi,” ujarnya.
Pengamat intelijen dan keamanan mahasiswa doktoral Universitas Indonesia, Stanislaus Riyanta juga menilai larangan itu berlebihan. Menurut dia, Polri seharusnya menyikapi demonstrasi seperti biasa saja.
“Seharusnya ada cara lain yang lebih bijak, Polri kalau mahasiswa mau demo, ya, dikawal saja. Dikawal dengan ketat, diberi pagar betis, dikawal demo seperti biasa begitu,” ujarnya dalam diskusi publik ‘Menakar Situasi Polhukam Menjelang Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI’ oleh Indonesian Public Institute di Jakarta Selasa kemarin.
Sejumlah pemerintah daerah di sekitar DKI Jakarta juga mengeluarkan kebijakan yang dianggap berlebihan. Misalnya Bupati Bogor Ade Yasin yang mengancam akan menuntut guru dan orang tua murid yang anaknya ikut berdemonstrasi.
“Saya sudah sampaikan tadi, akan menuntut pihak sekolah dan orang tua yang membiarkan anaknya yang bolos kesana,” ucap Ade Yasin saat gelar olah raga bersama siswa, guru dan orang tuanya di Cibinong, Jumat 18 Oktober 2019
Di Bekasi, Wali Kota Rahmat Effendi bahkan meniadakan agenda Car Free Day (CFD) yang biasanya digelar di Jalan Ahmad Yani. Alasannya untuk mengantisipasi adanya gangguan keamanan, ketertiban umum dan ketenraman masyarakat.
Sejumlah Masyarakat pun menilai kebijakan-kebijakan itu terlalu mengada-ada. Pasalnya, lokasi mereka dengan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-Ma’ruf Amin terbilang jauh.
“Jauh antara lokasi pelantikan dengan car free day, ini lebay,” ujar Tati, seorang warga Bekasi. [tc]
