Eramuslim.com – Narapidana teroris (Napiter) Abu Bakar Ba’asyir urung dibebaskan.
Menko Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto dalam konferensi pers mendadak, Senin petang (21/1) kemarin, berdalil pembebasan Ba’asyir perlu ada kajian mendalam karena menyangkut ideologi negara.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menanggapi heran keputusan Presiden Jokowi itu menjadi diralat.
“Loh ini kan presiden sendiri yang bicara, masa Menko Polhukam mengoreksi presiden gimana ceritanya gitu?” ucap Fadli kepada wartawan di gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (22/1).
Sebaliknya, menurut Fadli, dianulirnya keputusan Presiden Jokowi justru memperkuat kecurigaan publik bahwa kasus hukum Abu Bakar Ba’asyir telah dipolitisir.
“Masa ada Menkopolhukam mengoreksi ucapan presiden misalkan itu benar ya. Jadi, mana yang benar sekarang presiden atau menterinya?” kata Fadli.
“Orang sudah tahu kok kalau ini cuma permainan politik dan menjadikan hukum mainan politik atau manuver,” cetus wakil ketua umum DPP Partai Gerindra itu.
Namun ia enggan berkomentar lebih lanjut benar tidaknya keputusan menunda pembebasan pendiri Jamaah Anshorud Daulah (JAD) tersebut.
“Saya tidak mengatakan salah atau benar,” demikian Fadli. [rmol]
