Eramuslim.com – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD berpendapat, kebijakan-kebijakan yang bersifat koruptif diputuskan secara oligarkis, bukan demokratis.
Mahfud MD berpendapat demikian, bertolak dari studi yang pernah dilakukannya terkait jalannya pemerintahan di awal tahun 1945 sampai akhir 1950.
Kesimpulan studi tersebut, pemerintahan dan politik di Indonesia ketika itu berjalan demokratis.
Dan, masyarakat memiliki kontrol yang kuat, sehingga hukum berjalan responsif dan jumlah kasus korupsi sangat kecil.
Selain jumlah kasus korupsi yang terbilang kecil ketika itu, kata Mahfud MD, proses penindakannya pun dilakukan secara terbuka.
Mahfud MD kemudian membandingkan dengan situasi setelah reformasi.
Ia berpendapat reformasi dilakukan untuk membangun demokrasi dan penegakan hukum menjadi lebih baik.
Namun menurutnya, demokrasi hanya terjadi di sekitar periode pertama reformasi.
“Tetapi saudara tahu, demokrasi kita itu hanya terjadi sekitar satu periode kepemimpinan awal reformasi, setelah itu bergeser menjadi oligarki.”
