Eramuslim.com – Mantan anggota DPR RI, Djoko Edhie Abdurrahman mengaku miris dengan kebijakan Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla tentang aturan bebas visa dan pelegalan organisasi massa asing.
“Mengawasi serbuan imigran Cina saja sudah kedodoran, ditambah lagi dengan PP Ormas yang melegalkan asing,” ungkap Djoko Edhie (21/12). Menurut Djoko, dua kebijakan Rezim Jokowi menambah akut infiltrasi pihak asing ke RI.
“Ditambah lagi dengan jutaan orang asing yang berseliweran, ini pasti akut. Mengawasi Cina dalam negeri saja sudah teler,” kata Djoko Edhi.
Djoko Edhi mengingatkan, kebijakan mengimpor tenaga asing tak ada untungnya sama sekali. “Sebaliknya resikonya jelas, takkan mampu ditanggulangi oleh kepolisian,” ungkap Djoko Edhi.
Terkait hal itu, Djoko Edhi berharap agreement MEA dapat ditolak. “Agreement MEA adalah perjanjian bilateral. Itu bedanya dengan AFTA. MEA dapat ditolak,” kata Djoko.
Tak hanya itu, Djoko Edhie meminta DPR menolak permohonan Presiden jika terkait item high risk. “Mestinya DPR tidak mengabulkan permohonan Presiden untuk item high risk. Karena DPR yang meratifikasinya, DPR yang harus membatalkan item-item high risk,” jelas Djoko Edhi. (kl/intjn)
