Mega Koruptor Surya Darmadi Kabur ke Singapura, Netizen: Hukumnya Lemah

eramuslim.com – Sempat misterius, setelah Mega Koruptor Surya Darmadi masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana mengungkap Surya Darmadi saat ini diketahui berada di Singapura.

Sebagaimana diketahui, kasus korupsi yang dilakukan Surya Darmadi merupakan kasus korupsi terbesar yang pernah terjadi di Indonesia.

“Kerugian hingga Rp78 triliun karena kerugian negara sejak dari penguasan dan pemanfaatan lahan terjadi sejak 2004 hingga saat ini, termasuk juga dampaknya hingga ke masyarakat,” ungkap Sumedana.

Secara rinci, dalam kasus ini diperkirakan negara rugi Rp600 miliar per bulan. Akibat nilai kerugian yang dialami negara, Kejagung akan mengamankan aset, penyitaan, penggeledahan, termasuk melacak aset Surya Darmadi hingga ke luar negeri.

Sebagai informasi tambahan, Surya Darmadi merupakan pemilik dari PT Darmex Group/PT Duta Palma yang merupakan produsen minyak goreng merek Palma. Surya bersama Bupati Indragiri Hulu periode 1999-2008 Raja Thamsir Rachman terjerat kasus korupsi dalam Kegiatan Pelaksanaan yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu.

Ulah Surya Darmadi yang kabur ke luar negeri sontak mengundang komentar netizen. Akun twitter @Yorn22267385, mengatakan koruptor mestinya dihukum mati dan keluarganya dimiskinkan. Hal ini sebagai efek jera agar tidak ada lagi koruptor lainnya.

“hukum nya lemah, mau nangkap aja ribet. hukum mati + miskinkan seluruh keluarga, jamin gak ada yg berani korupsi. Masih berani korupsi dan bisa kabur? Sanak family tanggung akibatnya,” ujar @Yorn22267385.

Sementara @Chkns_ menyayangkan proses pendidikan yang telah dilalui Surya Darmadi. Setelah sekolah tinggi, namun pada kenyataannya jadi maling.

“Sekolah tinggi tinggi udh lulus dan kerja malah jadi maling,” tulis @Chkns_.

@_luciousklawliet juga memberikan komentar yang tidak kalah menggelitik. “korupsi kaya minum air laut, bukannya hilang hausnya tapi malah makin haus wkwkw. Penasaran itu 78 T kalau nggak dikorupsi mungkin BPJS bisa nggak narik iuran kali ya,” tulisnya. [Fajar]