Sementara, pada bulan Mei 2021 hasil survei LP3ES menunjukan sebanyak 52,1 persen warga setuju ancaman kebebasan sipil meningkat, diiringi ketakutan mereka dalam berpendapat, berekspresi, berkumpul, berserikat.
“Kriminalisasi aktivis akan berdampak pada menguatnya sikap apatis dan sinisme publik. Akibatnya, masyarakat akan semakin permisif membiarkan pelanggaran oleh kekuasaan lantaran khawatir dikriminalisasi. Padahal, dalam logika demokrasi, pejabat itu semestinya takut dengan masyarakat, bukan sebaliknya,” tandasnya.
Lebih lanjut, Bukhori mendorong Presiden Jokowi untuk bersikap dengan memperingatkan LBP untuk tidak berlebihan dan segera mencabut laporan.
“Banyak tugas penting dari Presiden Jokowi yang harus dikerjakan LBP, alih-alih mengkriminalisasi rakyat.” pungkasnya.(fajar)
