Eramuslim.com – Pengamat Sosial Kebijakan Publik Universitas Indonesia (UI), Rissalwan Habdy Lubis, mengkritik langkah Presiden Joko Widodo mengerahkan TNI-Polri secara masif di lokasi keramaian untuk mendisiplinkan masyarakat agar mematuhi penerapan protokol kesehatan selama new normal (kenormalan baru).
Rissalwan menegaskan kebijakan new normal saja belum tepat diterapkan saat ini, sebab kurva Covid-19 di Tanah Air belum menunjukan penurunan grafik yang signifikan. Salah satu syarat penerapan new normal adalah kurva Covid-19 sudah melandai atau mendekati kondisi normal.
Namun, bukannya mengevaluasi kebijakan yang membuat penanganan Covid-19 di Indonesia tidak maksimal, pemerintah justru mengerahkan TNI-Polri untuk berhadapan dengan masyarakat.
“Malah rakyat mau dihadapkan dengan aparat keamanan yang sebenarnya tidak paham juga esensi protokol kesehatan dan kekarantinaan,” kata Rissalwan, Rabu (27/5).
Menurut dia, pengerahan TNI-Polri itu tidak tepat karena dikerahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Hal itu membuat kesan bahwa Indonesia tengah menghadapi kondisi darurat sipil.
“Menjadi tidak tepat karena yang mengerahkan adalah presiden, jadi seolah-olah ini dalam kondisi darurat sipil. Kalau yang mengajak adalah kepala daerah dalam kapasitas sebagai jajaran samping yang perlu dukungan, itu justru sangar tepat, karena PSBB kan kewenangan pemda, bukan pemerintah pusat,” ucap dia.
Sebelumnya, Joko Widodo mengerahkan TNI-Polri ke 1.800 titik keramaian di empat provinsi dan 35 kabupaten/kota untuk mendisiplinkan masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan menuju kondisi new normal.
“Mulai hari ini akan digelar oleh TNI dan Polri, pasukan untuk berada di titik-titik keramaian dalam rangka mendisiplinkan, lebih mendisiplinkan masyarakat agar mengikuti protokol kesehatan sesuai PSBB,” kata Joko Widodo, kemarin.(*)
