MUI Jatim Desak Pemerintah Pidanakan Pelacur dan Penggunanya

Eramuslim – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur mendesak pemberi dan pengguna jasa pelacuran dalam kasus prostitusi online yang melibatkan artis dapat dipidana.

Ketua Umum MUI Jawa Timur KH Abdussomad Buchori, saat mendatangi Mapolda Jawa Timur, Selasa (15/1), mengatakan dalam penanganan kasus pelacuran selama ini, hanya germo yang dijerat sedangkan pemberi dan pengguna jasa dibiarkan bebas.

“DPR RI harus segera membuatkan undang-undang yang bisa menjerat pemberi dan pengguna jasa prostitusi. Ini dimaksudkan agar mereka yang biasa menjajakan diri dan penggunanya, bisa mendapat efek jera,” kata Abdussomad seperti dikutip Antara.

Dia menambahkan pembuatan UU yang dapat menjerat pemberi dan pengguna jasa pelacuran demi kepentingan masyarakat Jawa Timur.

“Jadi bukan muncikarinya saja yang dijerat undang-undang. Nah itu DPR yang harus membuatkan undang-undangnya,” ujar Abdussomad.

Selain itu, Abdussomad meminta kepolisian untuk mengusut tuntas kasus pelacuran artis yang menghebohkan tersebut.

Saya mendukung penanganan kasus prostitusi yang saat ini ditangani Polda Jatim. Kasus yang menyangkut moral ini harus diusut dengan tuntas agar tidak merusak moral bangsa,” kata dia.

Polda Jatim mengungkap kasus prostitusi online yang melibatkan artis, setelah melakukan penggerebekan di sebuah hotel bintang lima di Surabaya, Sabtu (5/1).