MUN Dukung Proyek PSN PIK 2, Bukan Saingan MUI? Ini Penjelasannya

eramuslim.com – Majelis Ulama Nusantara (MUN) semakin menjadi sorotan setelah menyatakan dukungannya terhadap kelanjutan Proyek Strategis Nasional Pantai Indah Kapuk 2 (PSN PIK 2).

Juru bicara MUN, Kyai Mohamad Ashshiddiqi, menegaskan bahwa ulama memiliki kewajiban untuk mendukung kebijakan yang membawa manfaat bagi umat.

MUN menyampaikan pandangan ini setelah melakukan kajian dan meninjau langsung lokasi proyek pada 1 Februari 2025.

Sejalan dengan ajaran Ahlussunah Waljama’ah, MUN berharap proyek ini dapat terus berjalan sesuai Peraturan Presiden yang dikeluarkan di era Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, tanpa hambatan akibat kepentingan politik.

Mereka menilai bahwa PSN PIK 2 membawa manfaat dan tidak mendatangkan mudarat, sebagaimana diungkapkan oleh Kyai Said Aqil Siradj, yang mengingatkan bahwa membiarkan tanah terbengkalai merupakan perbuatan dosa.

Sementara itu, Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa PSN PIK 2 tidak memiliki keterkaitan dengan Pantai Indah Kapuk.

Proyek ini dibangun di atas lahan milik Kementerian Kehutanan seluas 1.754 hektar dan mencakup perluasan area wisata mangrove dari 91 menjadi 514 hektar, serta pengembangan fasilitas eco-wisata, termasuk pembangunan masjid seluas 4,5 hektar, tanpa adanya pembangunan rumah komersial.

Majelis Ulama Nusantara (MUN) menegaskan bahwa keberadaannya bukan untuk menyaingi Majelis Ulama Indonesia (MUI), melainkan sebagai alternatif kemitraan yang mempererat hubungan antara ulama, umara, dan umat.

Sebagai organisasi yang hadir untuk membangun sinergi dengan masyarakat, MUN berkomitmen memperkuat persatuan serta berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara.

Juru Bicara MUN, Kiai Alwiyan Qosid Syam’un, menjelaskan bahwa MUN lahir sebagai bentuk kebebasan berserikat yang dijamin oleh undang-undang.

“Kami berkumpul dalam wadah ini untuk memperkuat peran ulama dan akan menggelar Musyawarah Nasional (Munas) pertama pada akhir Februari 2025, di Jakarta,” ujar Kiai Alwiyan pada Sabtu, 8 Februari 2025.

Dukungan terhadap MUN terus bertambah, dan Munas pertama ini diharapkan menjadi tonggak sejarah bagi pergerakan alim ulama di Indonesia.

Dengan semakin banyaknya pihak yang memberikan dukungan, MUN optimis dapat memperkuat peran ulama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Lebih lanjut, Kiai Alwiyan menekankan bahwa kemitraan antara ulama dan umara sangat dibutuhkan, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan geopolitik serta kepentingan tertentu yang dapat mengancam persatuan.

“Oleh karena itu, MUN hadir untuk memastikan ulama, umara, dan umat tetap solid dalam membangun negeri,” jelasnya.

Meskipun bermitra dengan pemerintah, MUN tetap menjaga independensinya dan tidak ragu bersikap kritis terhadap kebijakan yang dianggap kurang berpihak kepada masyarakat.

“Yang membedakan MUN adalah pendekatan kami yang santun, mengutamakan dialog, serta mendahulukan tabayyun dalam menyampaikan kritik kepada pemerintah,” pungkasnya.

(Sumber: Pojoksatu)