Sementara, Ekonom Center of Reform of Economics (CORE), Yusuf Rendi Manilet menilai, masyarakat juga perlu memahami komunikasi yang dibangun pemerintah tidak utuh.
Dia mengatakan, PPN untuk sembako hingga saat ini masih sebatas wacana.
“Artinya yang beredar sekarang belum tentu juga akan terjadi karena baru masih sebatas wacana. Terus rencana undang-undang juga masih dibahas. Kalaupun misalnya jadi itu kemudian paling cepat tahun depan atau dua tahun lagi kalau seandainya merujuk pada proses-proses pengenaan perubahan PPN sebelum-sebelumnya,” terangnya.
Dia menjelaskan, kedua topik ini mesti dipandang secara adil. Dia bilang, PPnBM 0% memiliki tujuan untuk menjadi stimulus perekonomian di tengah pandemi COVID-19.
“Yang PPN yang beredar saat ini terkait bahan pokok bagian dari rencana pemerintah dalam melakukan reformasi KUP,” katanya.
Memang, dia mengakui, PPnBM 0% memberi dampak terhadap kenaikan penjualan mobil baru. Namun, untuk melihat dampak tersebut harus dilihat sampai akhir tahun.
“Tetapi kita perlu melihat khususnya PPnBM 0% peningkatan yang terjadi di bulan Maret, April, Mei tersebut saya kira juga tidak terlepas dari momentum bulan Ramadan dan Lebaran sehingga umumnya memang permintaan barang dan jasa sering kali meningkat pada momen-momen tersebut,” katanya.
“Kalau kita bicara dampak PPnBM ada hasil yang dirasakan pemerintah tapi apakah hasil ini akan konsisten sampai dengan akhir tahun? Ini yang saya kira tergantung pemerintah dalam misalnya menjaga daya beli sampai dengan akhir tahun nanti,” tambahnya. [Detik]
