Berita Nasional

Anggota DPR RI dari Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi (BPD) Ali Mochtar Ngabalin Jumat (20/1), mengembalikan uang tunjangan (komunikasi intensif) sebanyak Rp 50. 980.000,- ke kas Negara melalui Bank Mandiri. Tunjungan itu adalah rapelan dari bulan Juni sampai Desember 2005.

Pemanggilan sejumlah menteri kabinet oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjelang rapat paripurna tentang usul hak angket impor beras dinilai telah merusak tatanan kenegaraan karena sikap itu terlihat ingin menjinakkan anggota DPR RI melalui menteri-menteri dari parpol-parpol.

Ketua DPR RI agung Laksono meminta pemerintah tidak terburu-buru menaikan tarif dasar listrik hingga 100 persen mengingat beban hidup masyarakat belum stabil akibat kenaikan harga BBM.

Pemerintah Indonesia hari ini, akan mengirimkan tim investigasi gabungan yang terdiri dari 8 orang yangberasal dari TNI, Polri dan Departemen Luar Negeri, yang diketuai oleh Kolonel CPM Suprapto untuk melakukan penyelidikan kasus insiden penembakan 3 WNI yang dilakukan oleh Kepolisian Timor Leste pada 6 Januari lalu.

Ketua Tim Ketahanan Pangan Dewan Perwakilan Daerah Kasmir Tri Putra menyatakan sudah saatnya pemerintah membentuk tim ketahanan pangan. Pasalnya, soal impor beras adalah bagian dari soal ketahanan pangan Indonesia.

Panja Komisi VII DPR yang menangani masalah limbah bahan beracun dan berbahaya milik PT Asia Pacific Eco Lestari (APEL) di Pulau Galang Baru, Batam, mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna menyerahkan temuan Panja Komisi VII tentang impor limbah B3 dari Singapura oleh PT APEL.

Ketua Umum DPW PKS DKI Jakarta Ahmad Heriawan, menarik diri untuk tidak mengikuti bursa pencalonan Ketua Umum periode 2006 – 2010 dalam musyawarah wilayah DPW PKS DKI Jakarta yang akan diselenggarakan pada pertengahan bulan Februari.

Asosiasi Pedagang dan Pemakai Bahan Berbahaya (Astembaya), melaporkan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (POM)H, Sampurno ke Mabes Polri, terkait dengan perbuatannya yang dianggap telah menyebarkan isu formalin digunakan sebagai bahan tambahan pada makanan, sehingga merugikan sekitar 8 juta pengusaha kecil di berbagai daerah.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut mantan Menteri Agama Said Agil Husin Al-Munawar dengan hukuman pidana 10 tahun penjara, membayar denda 600 juta rupiah serta subsider 6 bulan kurungan, karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi Dana Abadi Umat secara bersama-sama dan berkelanjutan.

Para pengusul hak angket dan interpelasi impor beras masih khawatir kemungkinan rapat Bamus DPR RI yang akan membahas dan mengagendakan hak angket beras impor 110.000 ton tersebut pada Kamis (19/1), ini kandas di tengah jalan.