Berita Nasional

Gelombang aksi demonstrasi ribuan orang buruh, yang tergabung dalam aliansi buruh menggugat menjelang siang mulai memadati Bundaran Hotel Indonesia, sehingga menyebabkan arus lalu lintas dari jalan Jenderal Sudirman yang menuju ke jalan Thamrin dan Imam Bonjol dialihkan melalui Tanah Abang, Kebon Kacang sesuai dengan permintaan peserta aksi.

Gagasan Menneg PPN/Kepala Bappenas, Paskah Suzetta tentang pengurangan impor BBM sebesar 35 persen mendapat dukungan dari anggota Komisi XI DPR Bobby Suhardiman.

Kasus hukum mantan Presiden Soeharto sebagai tersangka harus dituntaskan agar diri dan keluarganya tidak menanggung beban sebagai tersangka korupsi selama 32 tahun memimpin bangsa ini.

Indonesia masih akan mempertimbangkan kembali untuk membuka kantor perwakilan di Ramalah, Palestina, mengingat untuk mendirikan perwakilan pihak Indonesia harus mendapat izin dari pemerintah Israel.

Pemerintah Iran bersedia membangun kerjasama dengan Indonesia dalam bidang minyak dan gas, hal tersebut dibuktikan dengan kesediaan Iran menginvestasikan dananya dengan jumlah total sekitar 600 juta US dollar.

Mantan Ketua Umum PBR KH. Zainuddin MZ secara resmi mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Dewan Syuro DPP PBR, karena dalam Muktamar PBR di Bali beberapa waktu lalu itu sama sekali tidak dibicarakan mengenai kewenangan Dewan Syuro tersebut.

Penyair Taufiq Ismail dan beberapa artis, seperti Titi Qadarsih, Anne Rufaedah, Wirianingsih, Rahma Safitri, Yusroh, dan lain-lain yang tergabung dalam Aliansi Selamatkan Anak Bangsa (ASA) Indonesia mendukung diterbitkannya UU APP.

DPD Jakarta dan Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), mendampingi masyarakat kelurahan Pisangan Timur dan Kampung Melayu, melaporkan penyelewengan ganti rugi proyek pembangunan jalan kereta api Double-Double Track (DDT) Jakarta – Cikarang.

Wakil ketua DPRD DKI Jakarta Ahmad Heryawan mengatakan tripartit yang sehat perlu dibangun untuk merevisi Undang-undang Ketenagakerjaan demi menciptakan iklim industrialisasi yang kondusif.

Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Tadjudin Noer Said meminta agar Pemerintah segera mengevaluasi penerapan UU migas yang baru direvisi oleh Mahkamah Konstitusi, karena dinilai telah memberikan keleluasaan pada pasar dalam negeri untuk memainkan harga BBM di dalam negeri.