Berita Nasional

Indonesia perlu meningkatkan hubungan dengan Kuwait, baik di tingkat antar pemerintah maupun antar parlemen. Hal ini penting dan diperlukan agar kedua belah pihak bisa saling belajar bagaimana mengelola negara dengan baik.

Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra menyatakan, gagalnya pertemuan mantan Ketua Umum DPP PAN M. Amien Rais dan sejumlah tokoh nasional dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) beberapa hari yang lalu, semata-mata karena jadwal presiden yang sangat padat.

Menteri Agama M.Maftuh Basyuni mengatakan, tidak akan mengajukan permintaan maaf terhadap Jamaah Ahmadiyah atas pernyataannya yang menyebutkan bahwa Ahmadiyah merupakan aliran sesat.

Gerakan Reboisasi Hutan Lindung Nasional (GRHLN) ke depan harus melibatkan .

Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono menantang kalangan cendikiawan muslim untuk merealisasikan dan mensukseskan agenda keumatan, melalui penegakan amar ma’ruf nahyi mungkar, serta keberpihakan pada kaum dhuafa.

Dalam puncak peringatan milad ke-8, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), memberikan PKS Award kepada 10 tokoh yang dinilai memiliki dedikasi tinggi dalam bidangnya, antara lain untuk tokoh pendidikan diberikan kepada Arif Rahman, tokoh aktivis HAM diberikan kepada almarhum Munir, tokoh seniman diberikan kepada Ferry "Pepeng" Ferrasta…

Peraturan Daerah (Perda) bermasalah dan berpotensi biaya tinggi dibatalkan, baik yang sudah diterapkan ataupun yang belum. Depdagri sudah mempunyai infrastruktur untuk langkah-langkah itu sehingga seluruh daerah harus mengetahui pembatalan atau pencabutan Perda-Perda yang bermasalah tersebut.

Anggota Komisi VII FPDIP Ramson Siagian mendesak Menteri Perdagangan Marie Elka Pangestu dan Menteri Perindustrian Fahmi Idris tidak hanya bisa marah-marah kepada nelayan dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) terkait dengan keluhan mereka atas tingginya harga solar.

Sejumlah fraksi meminta anggotanya di Pansus RUU Pemerintahan Aceh untuk mengembalikan ‘uang jasa’ dari pemerintah karena dianggap melanggar Tata Tertib DPR.

Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) mendukung segera disahkan Rancangan Undang-undang Anti Pornografi Pornoaksi (APP), namun undang-undang tersebut nantinya harus tetap menghormati prinsip-prinsip keadilan seperti undang-undang lainnya yang berlaku di Indonesia.