Eramuslim – Pakar Hukum, Politik, dan Pemerintahan dari Universitas Parahyangan Bandung, Asep Warlan, menilai tindakan represif pemerintah setelah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menjadi cerminan bahwa Kabinet Jokowi telah kehilangan akal sehat. Sebab, pemerintah malah bertindak membabi-buta.
“Pemerintahan sekarang sudah kehilangan akal sehat, kenapa, karena ini kan terbukti bahwa pembubaran (HTI) itu bukan hanya karena ada tindakan, perbuatan atau akibat dari suatu hal yang mengganggu Pancasila atau NKRI,” ujar Asep kepada Republika, Selasa (25/7).
Menurut Asep, pemerintah telah bertindak membabi-buta terhadap berbagai pihak yang memiliki keterkaitan dengan HTI. Misalnya, dengan mengeluarkan ancaman pemberhentian terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terlibat HTI, pencabutan kewarganegaraan terhadap anggota HTI, dan beberapa contoh lainnya.
Sekarang, yang terbaru, yakni menghentikan anggaran untuk kegiatan kepramukaan. Penghentian anggaran ini karena Ketua Kwartir Nasional Adhyaksa Dault dianggap pernah terlibat atau menjadi simpatisan HTI setelah menghadiri kegiatan HTI pada 2013 lalu. “Ini sudah tidak rasional, tidak proporsional,” ungkap dia.
Apalagi, saat ini ada mekanisme hukum terkait pembubaran HTI yang masih berproses. Keputusan pemerintah membubarkan HTI digugat ke Mahkamah Konstitusi melalui tim kuasa hukum HTI yang dipimpin Yusril Ihza Mahendra, beberapa waktu lalu. “Pemerintah harusnya juga menghormati proses ini,” kata dia. (Rol/Ram)
https://m.eramuslim.com/resensi-buku/konspirasi-penggelapan-sejarah-indonesia-eramuslim-digest-edisi-10.htm
