Ari Suyono, yang cukup lama berdinas di Staf Personalia TNI menambahkan, seharusnya Panglima TNI harus patuh dengan ketentuan itu. Justru polemik yang terjadi semua ini bersumber dari ekspose berlebihan yang sengaja diproduksi oleh Panglima TNI melalui Instagram Puspen TNI ditambah lagi Panglima TNI sebagai pimpinan sidang Pantukhir tidak cermat meneliti kondisi MI (mental Ideologi) calon taruna. Pantukhir adalah tahapan terakhir sehingga tidak boleh ada yang salah.
“Seperti sekarang, karena sudah terlanjur terekspose, bilamana memang terbukt, maka dampak psikologis menjadi sulit. Namun apapun yang terjadi, Panglima TNI harus bertanggung jawab dan berani mengakui kesalahannya sekaligus membatalkan keputusan yang telah dibuat sebagai konsekuensi dari penyimpangan yang terjadi,” tegas dia.
Menanggapi hal tersebut, sebelumnya Mahfud MD, Menteri Pertahanan periode 2000-2001, pada tanggal (09/8/2019) di Yogyakarta, menegaskan bahwa Panglima TNI kecolongan.
“TNI itukan lembaga yang dikenal ketat, ya dikenal ketat tahu rekam jejak, kakeknya (Enzo) siapa, kegiatannya apa, ternyata ini lolos, sampai diberi penghargaan khusus oleh Panglima, diajak wawancara khusus dengan Panglima TNI,” ungkap Mahfud.
Namun tak lama setelah nama Enzo viral (Puspen TNI), ternyata bermunculan informasi di media sosial yang mengaitkan Enzo sebagai calon prajurit taruna TNI memantik reaksi keras dari publik.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini pun menyarankan sebaiknya TNI memberhentikan yang bersangkutan. Sebab Mahfud menduga Enzo sejak awal tak memenuhi prasyarat untuk menjadi bagian dari TNI.
“Kalau menurut saya, iya dong (dicopot), menurut saya (Enzo) tidak memenuhi syarat dari awal itu, melanggar prasyarat kalau memang gerakannya seperti itu. Tapi terserah TNI lah mau diapain,“ ujarnya.
Sejalan dengan itu, Satya, Wakil Ketua Komisi DPR RI, di Jakarta Rabu 7 agustus 2019, meminta agar Panglima TNI jangan hanya bisa memviralkan tetapi perlu melakukan investigasi yang lengkap. Dalam hal ini, kalau memang terbukti, Hadi Tjahjanto selaku Panglima TNI dan sebagai Pimpinan sidang Pantukhir harus berani menterminasi keputusan yang dibuatnya.
