Partai Demokrat Tolak SBY Diberhentikan di Tengah Jalan

Kritik-kritik mantan Ketua MPR RI HM. Amien Rais terhadap pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla (JK) selama ini tampaknya membuat gerah Partai Demokrat. Bahkan kritikan Amien Rais dan tokoh-tokoh nasional itu dianggap sebagai upaya untuk menggoyang kekuasaan SBY—JK. Untuk itu Partai Demokrat meminta agar SBY—JK diberi kesempatan memimpin bangsa ini hingga tahun 2009 mendatang.

“Kalau mau mengganti SB—JK, ya tahun 2009 nanti di mana rakyat akan kembali memilih presiden dan wakil presiden. Pak Amien Rais bisa tampil lagi nanti, jangan kebelet jadi presiden sekarang,” ujar Sekretaris DPP Partai Demokrat, Sutan Batoegana kepada wartawan di Gedung MPR/DPR RI Jakarta, Senin (22/5) bersama Angelina Sondakh, dll.

Menurutnya, apa yang dilakukan SBY adalah untuk kepentingan bangsa dan negara termasuk kebijakannya terhadap sumber minyak dan gas di Blok Cepu, Jawa Timur, yang menjadikan perusahaan Amerika ExxonMobil sebagai pengelola.

Ia menambahkan, dipilihnya ExxonMobil karena Pertamina belum siap teknologinya. Tapi sebaliknya menurut Amien Rais Pertamina siap dan pemerintah lebih mengutamakan asing untuk mencapai kepentingannya sendiri dan bukan untuk bangsa dan negara.

Selain itu, tidak jelas berapa jumlah eksplorasi tambang emas dan baja yang telah diambil dan didistribusikan kepada pemerintah dan di bawa ke luar negeri oleh PT Freeport, sehingga negara banyak dirugikan.

“Tidak usahlah khawatir. Karena masih ada tambang-tambang di Indonesia yang bisa dimanfaatkan hingga 150 tahun ke depan,” kata Sutan Batoegana lagi.

Sutan Batoegana juga menilai pemerintahan sekarang ini lebih baik dibanding pemerintahan Gus Dur, dan Megawati di mana Amien Rais menjabat sebagai Ketua MPR RI. Seharusnya ketika menjadi Ketua MPR RI, Amien Rais bisa berbuat banyak untuk bangsa ini. Buktinya, tidak ada yang diperbuat. Justru SBY memprioritaskan pengelolaan Blok Cepu itu agar segera bisa dinikmati hasilnya oleh rakyat.

Demokrat juga menolak dianggap melakukan praktek “tebang pilih” dalam proses penegakan hukum. Justru sekarang ini menurut Batoegana, ada gubernur, bupati, anggota DPR, DPRD dan pejabat lainnnya yang masuk penjara. Ia juga menolak kalau SBY dianggap telah menghentikan penyelidikan terhadap kasus Soeharto yang diduga sebagai koruptor Orde Baru. “SBY bukan menghentikan, tapi mengendapkan karena alasan kesehatan. Artinya kalau beliau sehat nanti bisa diperiksa kembali,” akunya membela diri.

Sedangkan Angelina Sondakh hanya menginginkan kritik itu dilakukan dalam semangat persaudaraan dan jangan saling memojokkan. Karena jika pada 5 tahun kepemimpinan SBY—JK nantinya dinilai merugikan rakyat dan negara, maka tidak usah dipilih lagi dalam Pemilu 2009. “Kita serahkan kepada rakyat,” kata dia. (dina)