Negara Brasil menurut dia, juga dapat dijadikan contoh bagaimana pelayanan dan performa jalan tolnya cukup baik. Sebab, jarang sekali terdapat kemacetan di jalan tol.
“Keselamatan pengguna jalan menjadi utama. Ada juga keistimewaan bagi manula dan bumil (ibu hamil) yang tidak boleh antri (prioritas) saat akan melintas di pintu tol,” ulasnya lebih lanjut.
Jika dibandingkan dengan tarif tol ruas trans Jawa yang rata-rata Rp 1.000 hingga Rp 1.500 per km maka jauh lebih murah di Malaysia dan Brasil.
“Jika disebutkan pembandingnya tarif tol Jagorawi dan Cikampek lebih murah, kita harus melihatnya dari berbagai perspektif. Justru pada dua ruas tol tersebut sudah layak digratiskan. Kenapa justru masih diberlakukan tarif bagi pengguna jalan tol?” tanyanya.
Suhendra menjelaskan, sebagai bahan pertimbangannya adalah masa konsesi jalan tol Jagorawi sudah berakhir beberapa tahun lalu. Begitu juga tol Cikampek sepertinya sudah berakhir pada tahun 2018 lalu.
“Semestinya BUJT, pengelola jalan tol dan pemerintah menggratiskan ruas-ruas tol yang masa konsesinya sudah berakhir. Bukan malah justru tetap dikenakan tarif/biaya tol yang membebani masyarakat pengguna jalan,” kritik Suhendra yang Staf Khusus Menteri Pekerjaan Umum periode 2005-2009.
Penghapusan tarif tol pada ruas-ruas tol yang telah berakhir masa konsesinya itulah, kata Suhendra, akan menjadi prioritas pemerintahan Prabowo-Sandi jika rakyat mengamanahkan mereka terpilih menjadi Presiden dan Wapres RI dalam Pilpres 17 April 2019 nanti.
“Pertimbangan atas penghapusan tarif jalan tol pada ruas yang telah berakhir masa konsesinya tentu sudah mengembalikan biaya investasi dan memberikan keuntungan (profit) kepada pengelola (BUJT atau investor), tentu dengan mempertimbangkan peraturan perundangan yang berlaku,” paparnya. (kl/rmol)
