Pemindahan Ibu Kota Ibarat Proyek Reklamasi Jilid 2?

Eramuslim.com –Dari Kultwit Mardani Ali Sera

Bismillah, di awal pekan ini saya ingin membahas isu sensitif yg digulirkan Pak Jokowi pada pidato kenegaraan di Sidang MPR/DPR, yaitu tentang rencana pemindahan Ibu Kota. #KritisiPindahIbukota

Ide pemindahan ibu kota ini bukan hal yang baru, sudah pernah digulirkan sejak zaman Presiden2 RI sebelumnya. Tetapi yang membuat hal ini cukup sensitif saat ini adalah ide ini digulirkan ketika situasi ekonomi dan keuangan negara lagi berat. #KritisiPindahIbukota

Di sisi lain, kita belum melihat urgensi pemindahan ibu kota ini. Apakah kalau ibu kota tidak dipindahkan, Negara Indonesia ini akan terancam? Dari mana sumber anggarannya? Siapa yang bakal mengelola proyek pembangunan kotanya?. #KritisiPindahIbukota

Pertanyaan2 kritis seperti ini harus kita lontarkan mengingat kebijakan pemindahan ibukota ini menimbulkan dampak yang serius bagi keuangan negara dan masa depan bangsa kita. #KritisiPindahIbukota

PERTAMA, saya ingin membedah dari sisi anggaran. Mari kita lihat rincian sumber anggaran pemindahan Ibu Kota yang direncanakan Pemerintah (lampiran foto slide anggaran). #KritisiPindahIbukota

Dari rincian anggaran ini dapat kita lihat total estimasi biaya Rp. 466 Trilyun. Jumlah ini sangat besar bila dibandingkan dengan hutang luar negeri Indonesia dan APBN tahunan Pemerintah. #KritisiPindahIbukota

Saat ini Utang Luar Negeri Indonesia sudah mencapai Rp. 5.528 Trilyun (Data Bank Indonesia, April 2019), rencana Belanja Negara di RAPBN 2020 sebesar Rp. 2.528,8 Trilyun dengan defisit Rp. 307,2 Trilyun. #KritisiPindahIbukota

Besaran rencana Belanja Negara sebesar Rp. 2.528,8 Trilyun ini belum termasuk biaya pemindahan Ibu Kota, karena menurut pemerintah proses pemindahan ibu kota masih dalam tahap kajian dan perencanaan. #KritisiPindahIbukota

Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi kita menurun menjadi 5,05% (jauh di bawah pertumbuhan ideal minimal 7%), pengangguran terbuka masih tinggi: 6,82 juta orang (5,01%), jumlah penduduk miskin: 25,14 juta orang, industri manufaktur semakin tertinggal. #KritisiPindahIbukota

Dari data2 tersebut kita dapat melihat masih beratnya kondisi ekonomi dan keuangan negara. Dana yg sangat besar sejumlah Rp. 466 Trilyun sangat tidak tepat ketika digunakan untuk biaya pemindahan ibu kota negara yang kurang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan pemerataan. #KritisiPindahIbukota