Pemprov DKI Ngotot akan Usir Penunggak Rusun

Eramuslim – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersikukuh akan mengusir penghuni rumah susun yang menunggak pembayaran sewa. Pemprov memprioritaskan mengusir penghuni lama yang sengaja tidak membayar sewa, padahal secara finansial mereka mampu.

Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan, Pemprov akan melakukan kategorisasi untuk penghuni rusun. Prioritas pertama yang akan didepak adalah mereka yang sudah menghuni lama dan tak ada itikad baik untuk melunasi tunggakan.

“Kalau mereka memang sudah lama di situ dan nggak ada niat untuk melunasi kewajiban untuk membayar, ya sudah keluar saja,” katanya di Balai Kota, Jumat (11/8).

Sementara itu, lanjut Djarot, bagi penghuni baru khususnya mereka yang merupakan warga relokasi korban penggusuran tidak masuk dalam rencana pengusiran dalam waktu dekat. Mereka tetap bisa menempati rusun milik Pemprov DKI.

Keluarga hasil relokasi, menurut Djarot, memang sejak awal menjadi prioritas untuk ditempatkan di rusun. Upaya penertiban rusun ini hanya dilakukan bagi yang penghuni lama yang membandel. Mantan wali kota Blitar dua periode ini menilai, mereka yang seperti itu tidak memiliki rasa tanggung jawab.

“Yang enggak mau bayar, enggak mau di sana, enggak ada tanggung jawabnya, mungkin sudah ada tempat lain, bisa sewa tempat lain. Sementara ini yang bukan relokasi, yang relokasi lain lagi nanti,” ujarnya.

Djarot menambahkan, bagi penghuni lama yang memang betul-betul tidak mampu atau kaum dhuafa, akan ada bantuan dari Pemprov DKI. Bantuan disalurkan dengan mekanisme melalui Badan Amil, Zakat, Infaq dan Sodaqoh (Bazis) DKI.

Namun, Djarot melanjutkan, pemberian bantuan itu tidak serta merta dipukul rata. Setiap penghuni rusun akan dilihat kemampuan masing-masing. Jika benar tidak mampu, Bazis akan masuk untuk membantu tunggakan penghuni.

“Tapi bagi yang masih kuat bekerja dan memang sengaja tidak mau membayar iuran itu memenuhi kewajiban tinggal di rusun, kami persilahkan untuk meninggalkan,” katanya.

Menurutnya, kebijakan seperti itu memenuhi rasa keadilan. Dia tidak ingin mereka yang membayar iuran bulanan secara tertib merasa diperlakukan tidak adil. Semua penghuni harus diperlakukan sama dan membayar iuran secara tertib per bulannya.

Djarot mengklaim, sebanyak belasan ribu warga Ibu Kota telah mendaftar untuk menempati rusun. Mereka yang tidak mau membayar iuran rutin dan tidak tertib terpaksa harus keluar, dan diganti mereka yang sudah mengantre.

“Karena banyak yang antre, data kami sudah ada 11 ribuan yang antri masuk,” ujar Djarot. (Rol/Ram)