Pasalnya, untuk menurunkan baliho menyambut kembalinya Habib Rizieq dan kampanye Revolusi Akhlak, sampai-sampai TNI yang turun langsung ke lapangan.
Mereka berpendapat, untuk menurunkan baliho “ilegal” tersebut, di sejumlah wilayah termasuk Jakarta, adalah tugas Satpol PP dan bukan dari satuan ketentaraan.
Bahkan, narasi bernada konspirasi, didengungkan. Lewat kata “KASAD” kelompok kedua ini menyebut tindakan Mayjen TNI Dudung Abdurrachman sebagai upaya cari muka.
Dudung dinilai sedang bermanuver untuk posisi yang lebih tinggi, sementara saingannya disebut-sebut adalah menantu Menko Luhut, Mayjen TNI Maruli Simanjuntak yang baru saja dimutasi dari Danpaspampres menjadi Pangdam Udayana.
Dalam hal ini, mereka mengaitkan konspirasi ini dengan membawa-bawa nama Jenderal TNI Andika Perkasa, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI AD. Mantu AM Hendropriyono itu digadang-gadang segera menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI.
Terakhir, ada kelompok moderat. Kelompok ini tak ingin berkonfrontasi langsung dalam perang opini. Namun, mereka mengamati dengan saksama dan gembira.
Adapun pernyataan Pangdam Jaya yang menimbulkan pro dan kontra di masyarakat adalah agar FPI dan kelompoknya agar tak berbuat seenaknya sendiri.
“Kalau perlu FPI bubarkan saja itu. Bubarkan saja. Kalau coba-coba dengan TNI, mari,” ucap Dudung Abdurrachman di hadapan para wartawan, Jumat, 20 November 2020. [pr]
