“Semua itu memperkuat keyakinan bahwa desakan pembubaran FPI semata terkait alasan politis. HRS dan FPI praktis dikondisikan untuk dipinggirkan,” tuturnya.
Kondisi dipinggirkan ini, lanjut Sugito, makin jelas terlihat karena FPI selama ini dikenal sebagai penopang massa politik pendukung Prabowo-Sandiaga Uno dalam Pilpres 2019.
“Situasi ini yang seolah membuat mereka mendapat angin untuk menyerukan pembubaran FPI dengan alasan dalam anggaran dasar FPI ingin menerapkan syariat Islam di bawah naungan khilafah,” jelasnya.
Ia meminta agar pemerintah dapat mengkaji lebih lanjut keberadaan FPI, alih-alih membubarkan ormas Islam tersebut. Menurutnya, jika pemerintah membubarkan hanya karena alasan tidak suka hal itu akan berpengaruh pada kualitas demokrasi di Indonesia.
“Jika dilakukan hanya atas dasar tidak suka akan berdampak pada pemasungan hak sipil konstitusional warga negara. Ini juga akan menurunkan kualitas demokrasi akibat kebebasan masyarakat untuk berserikat dan berkumpul telah terpasung,” ujar Sugito.
Pemerintah sendiri sampai saat ini belum memperpanjang Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Ormas FPI. Namun Istana Kepresidenan membantah memberi perlakuan diskriminatif terhadap FPI.
Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani mengatakan setiap ormas termasuk FPI wajib memenuhi beberapa persyaratan untuk mendaftarkan diri atau memperpanjang SKT sebagai Ormas.
Syarat yang mesti dipenuhi di antaranya adalah rekomendasi dari Kementerian Agama untuk Ormas keagamaan serta surat pernyataan tidak berafiliasi dengan partai politik tertentu.
“Terkait dua hal tersebut, saya rasa publik bisa menilai, apakah ormas tersebut (FPI) menerapkan strategi dakwah yang santun atau justru yang provokatif, apakah ormas tersebut sejalan dengan nilai-nilai Pancasila,” tutur Dani.
“Sehingga bisa dinilai layakkah ormas tersebut mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Agama serta apakah dalam prakteknya ormas tersebut memiliki afiliasi dengan partai politik atau tidak,” katanya melanjutkan. [cnn]
