Eramuslim – Rabu 10 Oktober 2018, Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengumumkan rencana kenaikan harga Premium yang naik dari Rp6.550 menjadi Rp7.000 per liter di wilayah Jawa-Madura-Bali (Jamali).
Sementara untuk harga jual Premium di luar Jamali naik dari Rp6.400 menjadi Rp6.900 per liter. Namun hanya berselang beberapa menit, pemerintah menyatakan kenaikan harga BBM ditunda.
Penundaan itu disebut merupakan arahan Presiden Joko Widodo. Di sisi lain, penundaan ini bakal dilakukan sembari menunggu kesiapan PT Pertamina (Persero) selaku perusahaan minyak negara.
Keputusan Jokowi untuk menunda kenaikan harga BBM dinilai menjadi bentuk kekhawatiran mantan wali kota Solo itu menghadapi tahun politik.
Pengamat politik Universitas Padjajaran Firman Manan tak menampik kenaikan harga BBM akan berpengaruh pada elektabilitas atau tingkat keterpilihan Jokowi dan pasangannya, Ma’ruf Amin dalam Pilpres 2019.
Berkaca pada masa pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY), presiden RI keenam itu pernah menaikkan harga BBM jelang pilpres 2009. Saat itu, kata Firman, dari hasil sejumlah lembaga survei menunjukkan penurunan tingkat elektabilitas pada SBY.
“Kalau bercermin dari kejadian itu mungkin hal serupa juga bisa terjadi pada pemerintahan Jokowi,” ujar Firman saat dihubungi CNNIndonesia.com.
