“Mungkin secara teknis dari hitungan Jonan itu perlu ada kenaikan harga. Tapi dari aspek politisnya kan perlu dipertimbangkan juga dan putusan akhir ada di presiden,” terangnya.
Firman mengatakan, kecil kemungkinan Jonan tak berkoordinasi dengan Jokowi sebelum mengumumkan kenaikan harga BBM tersebut. Namun ia enggan berspekulasi alasan Jonan yang akhirnya tetap mengumumkan rencana kenaikan harga tersebut.
“Ya alasan apapun bisa saja terjadi. Tapi ESDM mungkin memang fokusnya tidak pada aspek politis sehingga langsung umumkan saja,” katanya.
Ke depan, lanjut Firman, bukan tidak mungkin Jokowi masih akan menjalankan sejumlah kebijakan yang populer di masyarakat. Sebab, dengan cara ini Jokowi akan semakin diuntungkan mengingat posisinya sebagai calon petahana dalam pilpres 2019.
Namun ia mengingatkan agar kebijakan yang dijalankan itu nantinya tak menjadi ajang pencitraan semata. Artinya, kata Firman, mesti ada urgensi bagi pemerintahan Jokowi untuk menjalankan suatu kebijakan tersebut.
“Jadi substansinya harus betul-betul terjaga. Kalau memang berdampak pada elektabilitas itu hanya konsekuensi saja dan wajar karena itu keuntungan petahana,” ucapnya. (Cnni)
