Eramuslim – Visi Indonesia lima tahun ke depan yang disampaikan Joko Widodo di pidato pertamanya sebagai presiden terpilih dinilai masih belum jelas karena narasi atau janji yang dibangun masih mengulang-ulang dan justru cenderung berpihak pada kelompok besar di Indonesia.
Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menilai Jokowi terlihat menggebu-gebu membahas investasi yang luas dan tidak menyentuh sama sekali masalah hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) hingga pemberantasan korupsi.
“Padahal kegelisahan rakyat yang sekarang timbul karena merasa hukum dan penegakan HAM tidak adil. Membahas investasi luas dan bilang akan menghajar yang menghalangi investasi justru buat curiga,” kata Pangi kepada CNN Indonesia, Senin (15/7).
Padahal, imbuh Pangi, kegaduhan politik di akar rumput, konflik sosial, kesenjangan dan ketidakadilan menjadi biang kerok permasalahan bangsa karena lemahnya agenda penegakan hukum. Sehingga, narasi Jokowi yang akan menghajar siapapun yang menghambat investasi justru menimbulkan kecurigaan bahwa Jokowi takut membahas masalah hukum dan HAM demi membela korporasi besar atau pihak-pihak yang sudah berkontribusi di kampanye pilpres 2019.
“Anggaran kampanye cukup besar dan budaya politik kita tak bisa lepas dari cara transaksional. Buka investasi luas untuk balik modal tidak menutup kemungkinan,” kata Pangi.
Pangi sepakat investasi yang luas bisa menciptakan lapangan kerja yang juga luas. Namun kenyataannya, selama lima tahun periode pertama Jokowi, penciptaan lapangan kerja kurang terlihat. Beberapa BUMN seperti Krakatau Steel juga justru tidak menguntungkan.
