eramuslim.com – PPP mengapresiasi Presiden Joko Widodo yang mau mendengar aspirasi ulama terhadap Perpres Nomor 10 tahun 2021 terkait investasi minuman keras. PPP mengingatkan, ke depannya para menteri dan orang di lingkaran presiden harus hati-hati membuat kebijakan.
“Kami mengapresiasi sikap Presiden Joko Widodo yang mendengarkan reaksi publik, mendengarkan aspirasi ulama, tokoh pesantren serta partai politik. Kami apresiasi #Jokowi dengar suara rakyat,” ujar Ketua DPP PPP Achmad Baidowi dalam keterangannya, Selasa (2/3).
PPP sebagai koalisi pemerintahan mendukung keputusan Jokowi. Baidowi bilang, jika kebijakan tidak sesuai atau bertentangan dengan aspirasi publik, sebagai teman yang baik PPP mengingatkan.
“Dan juga mengingatkan jika ada hal-hal yang tidak sesuai ataupun bertentangan dengan aspirasi publik. Karena teman yang baik itu tidak selalu harus setuju, namun mampu mengingatkan apabila ada hal-hal yang dianggap kurang perlu,” katanya.
PPP, kata Baidowi, tidak anti terhadap investasi. Hanya saja, PPP mendukung investasi yang membangun bukan yang merusak seperti miras.
Baidowi menyarankan, para menteri dan orang di lingkaran presiden sebaiknya berhati-hati menyusun draf kebijakan. Seharusnya pihak terkait mendengar aspirasi masyarakat.
“Selanjutnya kami menyarankan agar para menteri dan orang-orang di lingkaran presiden untuk selalu berhati-hati dalam memberikan masukan ataupun menyusun draf keputusan. Lebih mendengarkan pihak terkait agar kebijakannya dapat diterima dengan baik karena berdasarkan aspirasi publik,” pungkasnya. [Merdeka.com]
