Demonstrasi dukung interpelasi PDIP PSI terhadap Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, berlangsung singkat dan rusuh di DPRD DKI Jakarta, Senin (6/9).
Foto: Republika/Zainur Mahsir Ramadhan
eramuslim.com — Demonstrasi menolak gelaran Formula E kembali terjadi Senin (13/9) siang WIB. Dalam aksi tersebut, massa yang mengeklaim sebagai kelompok Jakarta Bergerak, itu mengadakan aksi di depan gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.
Demo itu merupakan yang kedua kalinya atau berselang sepekan dari demo pertama pada Senin (6/9). Tuntutan demo pertama dan kedua sama, yaitu ingin agar dewan membatalkan perhelatan Formula E yang diadakan Gubernur DKI Anies Rasyid Baswedan.
Anehnya, demo bisa terselenggara pada masa Jakarta menerapkan PPKM Level 3. Salah satu aturan PPKM adalah dilarang berkerumun. Di lokasi, para pendemo bahkan sebagian berfoto dengan polisi yang berjaga.
Berdasarkan pantauan di lokasi, massa sempat berdatangan dari arah MH Thamrin ke luar gerbang DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih. Meski aksi terpantau hanya melibatkan beberapa massa, polisi dengan peralatan lengkap berusaha menghalau para demonstran memasuki pelataran DPRD DKI.
Aksi tersebut hanya berlangsung sebentar hingga akhirnya dibubarkan pihak kepolisian. “Kami warga Jakarta yang tergabung dalam Jakarta Bergerak menyatakan menolak dan (meminta untuk) pembatalan Formula E!” jelas Sisca Rumondor, humas Jakarta Bergerak, saat ditemui di lokasi.
Dalam orasinya, Sisca meminta dewan mengusut dana yang digunakan Pemprov DKI untuk menghelat ajang balap mobil listrik tersebut. Menurut dia, dana yang mencapai triliunan rupiah itu, sangat tidak elok jika digunakan untuk satu hari acara saja. “Pemborosan dana yang tidak berdampak positif bagi masyarakat,” tutur Sisca.
Menyoal rencana Gubernur Anies mengadakan Formula E di Jakarta pada 2022, dia memandang Pemprov DKI mengabaikan prioritas kerja dan pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Menurut Sisca, Anies, terlalu memaksakan kehendak dan mengada-ngada.
“Padahal karena pandemi, rakyat miskin Jakarta mencapai 500 ribuan, atau mencapai 4,72 persen dari total penduduk Ibu Kota,” kata Sisca.
Menepis kabar miring demo digerakkan politikus tertentu, Sisca menegaskan, aksi tersebut tidak diinisiasi oleh siapa pun. Dia juga datang tidak diutus seseorang. Menurut dia, suara warga yang digaungkan di depan DPRD itu, merupakan suara rakyat bersatu.
“Kami adalah rakyat yang perlu makan, bukan balapan,” kata Sisca.
Aksi yang dimulai sejak pukul 10.00 WIB itu, baru dibubarkan polisi menjelang azan Zuhur. Kendati demikian, beberapa perwakilan massa diketahui diizinkan masuk dan melakukan audiensi pengusung interpelasi di gedung DPRD DKI. [ROL]
