Eramuslim.com – Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menerima penugasan dari Presiden Jokowi untuk membangun lumbung pangan nasional atau food estate di Kalimantan Tengah (Kalteng). Dengan penugasan kepada Kemenhan, selanjutnya Prabowo bisa melibatkan TNI untuk membangun food estate di Kalteng.
Namun, tugas tersebut bukannya tanpa kritik. Anggota komisi IV Fraksi PKS Andi Akmal bingung mengapa pengelolaan ketahanan pangan diberikan kepada Kemenhan, bukan Kementan yang berwenang mengurusi pangan.
Kementan dipandang memiliki sumberdaya manusia yang lebih tepat untuk pengembangan lumbung pangan nasional di Kalteng.
“Yang punya SDM bidang pertanian kan Kementan. Sehingga kalau Kemenhan yang diberikan tugas, tentu agak sulit dipahami,” kata Andi, Rabu (8/7).
Namun, Anggota Komisi I DPR Dave Laksono mengatakan, pemberian tanggung jawab sektor pangan kepada Menhan sah-sah saja. Hanya saja ia mengingatkan Prabowo harus menghindari adanya tumpang tindih dalam melaksanakan tugas tersebut dengan jabatannya saat ini sebagai Menhan.
“Yang paling utama jangan sampai itu ada tumpang tindih dan terjadi kekacauan di bawah,” ujar Dave kepada wartawan, Rabu (8/7).
Dave berpandangan pelibatan TNI dalam program food estate cukup tepat karena TNI dinilai memang punya pengalaman baik di lapangan terutama terkait pengelolaan lahan. Selain itu, TNI juga memiliki personel dengan jumlah besar yang tak dimiliki Kementan.
