Eramuslim.com – Mantan Staf Khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang sekarang menjadi Ketua Bidang Pemberantasan Korupsi dan Mafia Hukum DPP Partai Demokrat, Andi Arief, lewat akun Twitter-nya pada Sabtu lalu (31/10) menyatakan ketidaksetujuannya atas Surat Edaran Kapolri tentang Penanganan Ujaran Kebencian. “Jokowi hilang akal, mundur saja,” tulis Andi Arief di lini masa akun Twitter-nya. Presiden Joko, tambahnya, telah mengkhianati demokrasi. “Jokowi kampret, mundur saja,” katanya lagi.
Lalu, diberitakan, aparat Polri telah memanggil tiga pemilik akun anonim yang diduga telah menuliskan ujaran kebencian di media sosial internet. Lewat akun Twitter-nya pada Rabu kemarin (4/11), Andi Arief pun menanggapi lagi berita tersebut. Sulit diterima akal, akun anonim bisa dapat surat panggilan polisi. Akun anonim yang dipanggil polisi bisa diduga yang buat polisi sendiri,” tulis Andi. Berikut twit lengkap Andi Arief yang menyoal soal tersebut, dengan sedikit penyuntinga.
Sulit diterima akal, akun anonim bisa dapat surat panggilan polisi.
Akun anonim yang dipanggil polisi bisa diduga yang buat polisi sendiri.
Sosial media terutama Twitter paling adil. Kalau ada yang lakukan hate speech, kita punya hak diam, hak jawab, hak memblock, unfollow
Pers punya etika namanya etika jurnalistik DAN tertulis. Di sosial media ettika tdk tertulis. Kalau ada langgar etika, lakukan hak2 tadi.
Anonim di twitter tidak ada larangan. Potensi mendapat follower kecil. Kecuali kicauannya disukai dan informatif. Di situ kekuatan anonim.
Kalau anonim sebar kebencian, kebohongan dan sejenisnya, berarti membunuh akunnya sendiri. Sudah tidak kenal, brengsek lagi, gue block aja.
Yang tdk beretika itu sebetulnya memblock akun terang maupun akun anonim yang melakukan kritik pada akun tertentu. Tapi tetap diperkenankan
Saya duga, dibalik pemanggilan anonim ada tujuan gak ikut2an gerakan “jempol movement”. Karena anonim punya hak terlibat hesteg menghesteg.
Membreidel kritik di sosial media adalah melawan takdir perkembangan teknologi dan mengasumsikan pengguna sosial tidak dewasa.
Filipina terkenal gerakan sms, Mesir dll gunakan sosial media, tapi tanpa pengorganisiran dunia nyata, tidak akan menjadi gerakan apa2.
Tugas kepolisian kalau berasumsi soal kebencian timbulkan konflik horizontal, pengawasannya ya di dunia nyata. Itupun harus sesuai hukum.
Sudah tidak mungkin ada demokrasi kalau aparat memiliki senjata dan kewenangan hukum membabibuta membela kekuasaan.
Saya memilih tidak ada Presiden ketimbang tidak ada kebebasan berpendapat.
Tidak ada Presiden, Rakyat masih bisa makan; Tidak ada kebebasan berpendapat, rakyat bisa mati kelaparan
Mantan Kapolri Soetanto mengatakan, selama SBY tidak gunakan hak dalam delik aduan, dia tidak akan proses siapapun yang menghina Presiden.
Sikap Jendral Soetanto adalah bagian ketegasan sikap meski Polri di bawah Presiden, namun hukum bukan alat Presiden membungkam sikap kritis
Saat SBY diancam dilempar sepatu saat hadiri Kongres HMI , Kapolda Metro mantan ajudan SBY memilih tidak ambil tindakan hukum.
SBY somasiRizal Ramli atas statemenn berbau fitnah. RiR tidaj jawabi, SBY tak ambil langkah hukum. Somasi, agar jelas fitnah atau bukan
Somasi adalah langkah diperkenankan dalam demokrasi. Selama yang disomasi tidak menjelaskan, rakyat yang menilai siapa yang memfitnah.
Apakah Polisi semata2 alat represif negara? Tidak, Polisi bertanggung jawab menjaga demokrasi yang tumbuh. Membela Presiden bukan by order.
Saat SBY mengangkat pengacara, si @fadjroel teriak SBY takut atas kasus. Tidak, SBY menggunakan hak Somasi agar Fitnah tidak merajalela,
SBY memilih somasi tanpa ancaman proses hukum. Itu cara yang benar ketimbang mengorder polisi untuk represif.
Jangankan terhadap sosial media, terhadap media konvensional saja SBY ikuti aturan hak jawab, SBY tidak pernah berperkara dengan media.
Presidenn Jokowi punya follower jutaan, Kapolri punya follower juga banyak, tidak logis takut pada akun anonim.
Rakyat lumrah membenci Presiden karena ketidakpuasan kinerja, manusiawi. Presiden tidak boleh sedikitpun membenci rakyatnya. Memang berat.(ts/pribuminews)
