“Tidak ada keputusan presiden yang mengharuskan semua OPD bergerombol buat wedhang pokak. OPD tetap menjalankan tugas masing-masing, terutama yang menangani persoalan ekonomi masyarakat,” urainya.
Politisi yang juga aktifis LSM ini menjelaskan, pentingnya skema agar ekonomi masyarakat tetap berjalan di tengah pandemik.
“Bagaimana perdagangan tetap berjalan, toko diperbolehkan buka, begitu pula warung PKL, dan pasar dengan protokoler kesehatan yang tepat,” paparnya.
Kebijakan itu juga berlaku untuk sektor industri, sebagai salah satu tiang penyangga ekonomi nasional.
“Ibaratnya satu keluarga ada yang sakit apa kemudian seluruh anggota keluarga berhenti beraktifitas untuk menjaga yang sakit, kan tidak. Ada yang menjaga dan yang lain tetap beraktifitas memenuhi kebutuhan ekonomi,” pungkasnya.
Sebelumya pernyataan yang sama bila PSBB jilid III mubazir juga disuarakan Paguyuban Arek Suroboyo. Dengan menggelar aksi, mereka mendatangi Gedung DPRD Surabaya menyerukan agar PSBB jilid III dihentikan.
Mereka menganggap kematian masyarakat bukan karena virus corona tapi karena kelaparan. (*)
