“Catatan selanjutnya berkaitan dengan tidak berjalannya kebijakan preventif untuk menyadarkan masyarakat melalui pendidikan antikorupsi, khususnya pendidikan antikorupsi di tingkat perguruan tinggi,” paparnya.
Selain beberapa isu tersebut, Pukat UGM juga mengkritisi beberapa isu penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang menjadi sorotan. Di antaranya isu pelemahan KPK, adanya hutang kasus seperti BLBI, Century, e-KTP, dan beberapa kasus lainnya.
“Kemudian juga ada isu korupsi politik, pengusutan kasus penyerangan Novel Baswedan yang tak kunjung tuntas, dan adanya mafia peradilan. Semua hal tersebut menjadi catatan kritis kami di era pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla,” pungkas Yuris. (dtk)
