Eramuslim.com -Fokus pemerintah dalam mengartikan Pancasila hanya pada butir pertama tentang Ketuhanan Yang Maha Esa. Padahal ada butir lain yang tak kalah penting seperti tentang ekonomi, sosial, dan musyawarah.
Begitu kata aktivis Ratna Sarumpaet dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC), beberapa waktu lalu.
Menurutnya, sejauh ini Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan pemerintah masih berkutat pada keberagaman untuk melawan aksi radikalisme. Padahal ini hanya bagian dari butir satu Pancasila. Sementara butir lain tidak pernah tersentuh.
“Bukan itu tidak penting, tapi jangan kita lemahkan Pancasila. Ada masalah keadailan, musyarawah mufakat, keadilan beradab,” urainya.
Khusus masalah radikalisme, Ratna meminta agar masalah ini tidak sebatas dimaknai dengan radikalisme agama. Ada juga radikalisme lain yang membuat masyarakat Indonesia serasa diteror setiap harinya.
Radikalisme itu, sambungnya bahkan dilakukan oleh pemerintah itu sendiri, yakni saat pemerintah mulai mencabuti berbagai subsidi bagi rakyat.
Ratna bahkan menilai pemerintah saat ini sudah bertindak radikal kepada rakyat. Ini lantaran pemerintah mengabaikan kebutuhan rakyat dengan mencabut berbagai macam subsidi.
“Menurut saya itu radikalis. Itu teror kepada rakyat. Rakyat miskin semakin miskin,” ujarnya.
Di satu sisi, Ratna juga menyesalkan sikap pemerintah yang seakan acuh terhadap segala kritik. Dia menjelaskan bahwa kritik merupakan bentuk kepedulian rakyat yang sayang pada negeri.
“Kita tidak bisa berbuat apa-apa karena presiden ada. Suka tidak suka dengan presiden, aku berbicara ke presiden karena dia yang memimpin,” tutupnya.(kk/rakyatmerdeka)
