Refly Harun: Jangan Ada Politisasi Hukum untuk Kepentingan Rezim

Eramuslim.com – Hukum harus tegak berdiri dan tidak boleh mengikuti keinginan atau perintah dari rezim politik yang berkuasa.

Begitu dikatakan pakar hukum tata negara Refly Harun terkait perbandingan perlakuan terhadap pengejaran Djoko Tjandra dan Harun Masiku.

Refly mengungkap, Djoko Tjandra memang secara nominal maka korupsinya berkategori besar. Tetapi yang dilakukan Masiku meski hanya bernilai Rp 500 juta dipandang lebih berbahaya lantaran dia menyuap penyelenggara pemilu.

Menurutnya, penyelenggaraan pemilu membutuhkan dana triliunan. Selain itu, jika penyelenggara yang harusnya menjadi juri bisa disuap maka proses demokrasi bisa menghasilkan pemimpin tak berintegritas.

“Integritas pemimpin secara keseluruhan, berpikir bukan hanya Harun Masiku. Penyelenggara pemilu yang tak berintegritas bermasalah kerugian trilunan, yang akhirnya penyelenggara pemilu bisa disuap. Fenomena ini bisa terjadi sebelumnya,” kata Refly kepada wartawan, Selasa (4/8).

“Djoko Tjandra gak ada apa-apanya. Ketika Harun Masiku menyuap lebih bahaya karena terkait integritas, dari Harun Masiku semua terkuak,” imbuhnya.