free hit counters
 

RR: Di Indonesia Ini Bukan Demokrasi Tapi United Oligarki

Redaksi – Kamis, 13 Rabiul Awwal 1443 H / 21 Oktober 2021 06:27 WIB

Eramuslim.com – Dua megaproyek pemerintah yakni pemindahan ibu kota baru dan kereta cepat Jakarta-Bandung ditentang sejumlah pakar ekonomi lantaran tidak memiliki keuntungan bagi keuangan negara, yang ada justru memperburuk fiskal.

Ahli ekonomi Rizal Ramli menilai, pemerintah seharusnya tahu diri soal keuangan negara yang saat ini tengah defisit cukup tajam akibat sentimen negatif pandemi Covid-19, yang dalam kurun dua tahun memporakporandakan ekonomi nasional.

“Kita enggak punya uang untuk membangun ibu kota baru, atau proyek ini atau proyek itu. Tapi mereka paksakan juga, bikin Ibukota baru misalnya,” ucap Rizal Ramli dalam acara diskusi virtual Gelora Talks bertemakan ‘APBN di antara Himpitan Pajak dan Utang Negara’, Rabu (20/10).



Mantan Menko Ekuin era Presiden Gus Dur ini mencontohkan beberapa negara yang melakukan pemindahan ibu kota baru namun berujung pada kemubaziran, karena hanya menjadi sebuah monumen semata.

“Padahal ibu kota itu (di Kalimantan Timur) jauh sekali. Naik pesawat tiga jam, di seluruh dunia banyak yang bikin ibu kota baru begitu, jaraknya jauh, gagal. Hanya jadi monumen saja,” tutur Rizal Ramli.

“Brazil (misalnya), bikin ibu kota baru Brazilian City, tiga jam dari kota lama Rio de Jeneiro, gagal. Cuman jadi monumen doang,” imbuhnya.

Selain itu, contoh lainnya ada di India yang dulunya memiliki ibu kota di Old Delhi kemudian membangun ibu kota baru di daerah Punjab. Alhasil akhirnya sama, menjadi monumen semata dan tidak memiliki manfaat lantas dibangun lagi ibu kota baru di New Delhi yang hanya berjarak setengah jam dari Old Delhi hingga akhirnya sukses.

Halaman selanjutnya →

Halaman 1 2 3

Berita Nasional Terbaru