Eramuslim.com – UU ITE kini jadi perhatian serius pemerintah. Sejak Presiden Jokowi memunculkan wacana revisi UU ITE. Karena banyak yang memakai UU ini untuk saling melaporkan.
Hampir semua bidang hukum di pemerintah bergerak untuk merevisi atau membuat UU ITE tidak dipakai untuk saling lapor.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit lalu, mengeluarkan Surat Perintah dan Surat Edaran sebagai pedoman bagi penyidik dalam menyikapi kasus UU ITE yang dilaporkan warga.
Sigit memisahkan kasus di UU ITE menjadi 2 bagian, yakni kasus pencemaran nama baik/fitnah/penghinaan bisa diselesaikan dengan restorative justice alias jalur damai.
Kedua, kasus SARA dan hoaks yang memecah belah bangsa yang harus diproses hukum.
Dalam SE, Sigit meminta penyidik mengedepankan damai. Tersangka tidak boleh ditahan bila mengakui kesalahan dan meminta maaf.
“Korban yang tetap ingin perkaranya diajukan ke pengadilan namun tersangkanya telah sadar dan meminta maaf, terhadap sengketa tidak dilakukan penahanan dan sebelum berkas diajukan ke JPU agar diberikan ruang untuk mediasi kembali,” tulis SE Sigit.
Berkaca pada SE Sigit, ada sejumlah kasus UU ITE yang kini masih ditangani Polri. Salah satu yang sempat jadi perhatian publik, kasus Abu Janda alias Permadi Arya.
Abu Janda berhadapan dengan 2 laporan sekaligus. Pertama soal dugaan rasisme terhadap tokoh Papua, Natalius Pigai. Kasus ini dilaporkan oleh KNPI.
Kasus lainnya yang lebih menyita perhatian, yakni soal twit war dengan ustaz Tengku Zulkarnain hingga muncul istilah Islam Arogan. Karena itulah, Abu Janda dilaporkan oleh DPP KNPI.
Setelah kasus ini muncul, Abu Janda akhirnya sibuk sowan sana-sini untuk menjelaskan maksud dari komentar itu. Sampai akhrinya dia meminta maaf kepada para kiai NU. Abu Janda memang kerap membawa diri sebagai bagian dari Banser dan membawa nama NU.
“Saya sekali lagi terima kasih, maaf sudah ngerepotin, kalau debat itu begitu bang, debat panas kadang otak enggak sinkron sama jempol kan,” ujar Abu Janda kepada Gus Miftah dan Deddy, Senin (1/2).
