2. Menegaskan kepada Presiden untuk mengevaluasi sistem penyelenggaraan pemilihan umum 2019, yang telah mengakibatkan korban jiwa terhadap penyelenggara.
3. Menegaskan kepada Presiden dan DPR untuk mereformasi institusi Kepolisian RI di bawah Kementrian Dalam Negeri sebagaimana Tentara Republik Indonesia di bawah Kementerian Pertahanan demi efisiensi pengawasan oleh Presiden.
4. Menegaskan kepada Presiden untuk menyelesaikan berbagai kasus Pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, diantaranya: Pelanggaran HAM terhadap mahasiswa 1998, pelanggaran HAM di Papua dan pelanggaran HAM terhadap aksi mahasiswa dan aktivis di beberapa minggu terakhir.
5. Menegaskan kepada Presiden dan DPR untuk memastikan produk hukum yang tidak menimbulkan kontroversi di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara (UU KPK, RUU KUHP dan RUU PKS serta produk hukum lainnya).
6. Menegaskan kepada Presiden dalam sektor pengelolaan SDA harus dikelola dengan prinsip kepastian hukum yang berkeadilan demi kemakuran rakyat Indonesia.
7. Menegaskan kepada Presiden untuk menindak tegas perusahaan tambang yang tidak memiliki smelter sesuai UU 4/2009 karena dianggap menghambat pendapatan devisa Negara.
8. Menegaskan kepada Presiden untuk serius dalam penanggulangan bencana alam, kebakaran hutan dan konflik kemanusian yang terjadi di beberapa daerah; Sumatera, Maluku, Papua dan daerah-daerah lainnya.
9. Menyerukan kepada seluruh elemen bangsa untuk turut serta menjaga keamanan dan kelancaran Pelantikan presiden dan Wakil Presiden demi keutuhan dan ketahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.(rmol)
