Eramuslim – Pengamat energi dari Rumah Amanah Rakyat, Ferdinand Hutahaean menyebut rencana Jokowi menenderkan pengadaan dan distribusi BBM penugasan keseluruh Indonesia sebagai bentuk kebijakan sesat yang dapat membahayakan keamanan pasokan BBM nasional.
“Ini juga membahayakan pejabat yang bertanggung jawab dalam pengadaan tersebut terutama dari kalangan pejabat Pertamina,” kata Ferdinand.
Ketentuan yang menyebutkan harga flat dalam satu tahun ini, kata Ferdinand, akan sangat beresiko dan mengancam dipidanakannya kelak pihak yang bertanggung jawab dalam pengadaan BBM tersebut.
Dilanjutkannya, jika pengadaan dan distribusi ditenderkan dan dimenangkan oleh perusahaan lain selain Pertamina, maka ini akan menjadi ancaman keamanan pasokan.
“Karena selama ini Pertamina lah satu-satunya perusahaan yang mampu mengamankan suplay BBM secara nasional. Apakah pemerintah ingin keamanan pasokan BBM terganggu? Saya pikir hal ini harus dikaji betul oleh pemerintah. Jangan ugal-ugalan bikin kebijakan,” tegasnya.
Selain itu, tender tersebut adalah upaya pengerdilan Pertamina sebagai BUMN yang selama ini bertanggung jawab atas pasokan dan cadangan BBM di seantero Nusantara. (Rmol/Ram)
