Eramuslim.com – Kegiatan sepihak yang diklaim sebagai Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara yang diduga didalangi oleh Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko dinilai membuat publik kebingungan.
Pasalnya, jika ditinjau dari perspektif demokrasi yang adalah bagian dari produk reformasi 1998 dimana Indonesia menganut sistem multipartai.
Fakta tentang adanya acara sepihak yang klaim sebagai KLB versi Sumut itu memang tidak lazim.
Demikian disampaikan Peneliti Senior LIPI Prof Siti Zuhro dalam serial diskusi Polemik MNC Trijaya FM bertajuk “Nanti Kita Cerita Tentang Demokrat Hari Ini” pada Sabtu (6/3).
“KLB kemarin yang digelar membingungkan kita semua. Dari perspektif demokrasi, peristiwa KLB Sumut ini bisa dikatakan sebagai anomali politik dan demokrasi. Tentu tidak lazim,” kata Siti Zuhro.
Siti Zuhro menguraikan, ketidaklaziman acara yang diklaim KLB Sumut itu ditengarai oleh aturan yang tidak mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat.
