Usai pertemuan antara Tim Pengawas penanganan skandal Bank Century dengan Kapolri, Kejagung, dan KPK di gedung KPK, Rabu lalu, isu reshufle mulai dimainkan pihak Demokrat. Rencananya, pada Oktober mendatang, kemungkinan itu bisa terjadi.
Hari ini, Jumat 8/7, juru bicara kepresidenan, Julian Aldrin Pasha menyatakan bahwa Presiden Sby telah memberikan peringatan soal hasil evaluasi Unit Kerja Presiden atau UKP4 yang mengawasi kinerja kementerian.
Pasalnya, dari 34 kementerian, menurut Julian, hanya 17 yang berhasil menjalankan instruksi Presiden. Kementerian yang dinilai malas, akan diberikan peringatan untuk melakukan perbaikan di sisa waktu hingga bulan Oktober mendatang. Apa akan ada reshufle?
"Tentu kapanpun (reshuffle) bisa terjadi. Saya tidak bisa sampaikan pandangan lebih karena itu adalah hak mutlak di Presiden," ucap Julian pada wartawan di Jakarta, Jumat (8/7).
Hasil evaluasi dari UKP4 ini pun sudah dijadikan senjata oleh sejumlah petinggi Demokrat tentang akan adanya reshufle. Jafar Hafsah misalnya, menyebut dua kementerian yang dinilainya jeblok, yaitu kementerian tenaga kerja dan kementerian hukum HAM. Begitu pun dengan sejumlah kementerian lain.
Pengumuman istana soal hasil UKP4 yang menjurus isu reshufle pada Oktober mendatang ini, terjadi setelah dua hari Timwas Skandal Century melakukan ‘tekanan’ kepada KPK. Hal ini tidak pelak menimbulkan kecurigaan kalau istana mengancam parpol yang kembali ‘memainkan’ kasus skandal Bank Century. mnh
foto: koranbogor
