Sementara, sosiolog Musti Umar menganggap bahaya jika Cina ditarik untuk bantu BPJS Kesehatan. Maka itu, ia mengajukan lima usul untuk keluar dari defisit BPJS.
“Pertama, naikkan anggaran BPJS Kesehatan dalam APBN, kedua naikkan iuran peserta BPJS Kesehatan, ketiga lakukan efisiensi dan cegah korupsi, keempat lakukan kampanye sehat, dan kelima giatkan penagihan tunggakan iuran,” katanya.
Sebelumnya, Luhut menjelaskan, bantuan tersebut bukan dalam hal investasi atau semacamnya, melainkan berupa perbaikan sistem di BPJS Kesehatan. Hal ini sejalan dengan permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar BPJS Kesehatan melakukan perbaikan sistem.
“BPJS (Kesehatan) tadi itu kemarin Presiden minta kalau BPJS mungkin perlu lakukan perbaikan sistem mereka. Jadi kemarin itu Ping An tawarkan mungkin mereka bantu evaluasi sistem IT-nya,” kata Luhut di kantornya, Jumat (23/8).
Luhut dan Fahmi Idris sepakat ada kelemahan BPJS Kesehatan yang harus diperbaiki. “Kepala BPJS juga lihat memang ada beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki, misalnya kalau orang melakukan penunggakan pembayaran itu gimana sih,” katanya.
“Bisa saja nanti mereka yang menunggak iuran BPJS Kesehatan diberikan punishment atau hukuman, bukan pidana tetapi berupa perdata. Jadi sistem BPJS Kesehatan ini dihubungkan ke penegak hukum dan lembaga pemberi izin,” ujarnya menambahkan. [ns]
