“Kalau revolusioner itu ya jangan diperpanjang kontrak freeport. Itu baru kemandirian bangsa sejati,” tambah Andi Arief.
Politikus Demokrat ini menambahkan, berapa nominal yang harus dibayarkan ke Freeport terlebih dolar yang semakin menguat.
“Saya gak ngebayangin berapa harus bayar ke freeport apalagi dengan dolar yang terus menguat,” kata politikus Demokrat.
Sebelumnya, diberitakan dari Tribunnews, Presiden Joko Widodo menyatakan holding pertambangan BUMN telah mencapai kesepakatan dengan Freeport McMoran, untuk menguasai 51 persen saham PT Freeport Indonesia.
“Saya mendapatkan laporan, holding industri pertambangan kita, Inalum telah capai kesepakatan awal dengan Freeport, pengolahan untuk meningkatkan kepemilikan kita menjadi 51 persen dari sebelumnya 9,36 persen. Alhamdulilah,” ujar Jokowi di ICE BSD, Tangerang, Kamis (12/7/2018).
Menurut Jokowi, kesepakatan tersebut akan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan nantinya persoalan teknis ada di kementerian terkait.
“Namanya sudah deal, tinggal tanda tangan,” ucap Jokowi.
Jokowi menjelaskan, untuk menguasai 51 persen saham Freeport Indonesia harus melalui proses yang sangat alot dan sangat intens sekali selama 3,5 tahun. Terlebih, Freeport Indonesia sudah mengelola tambang di Indonesia hampir 50 tahun.
“Ini sebuah lompatan, kita harapkan nanti akan mendapatkan income yang lebih besar, baik dari pajak, royaltinya, dividen, retribusinya, sehingga nilai tambah komoditas tambang bisa dinikmati oleh semua kepentingan nasional harus dinomorsatukan,” papar Jokowi.
Sementara terkait nilai akusisi penambahan kepemilikan saham menjadi 51 persen, Jokowi menilai hal tersebut sudah dikalkulasi secara matang oleh para menteri terkait.
“Nilainya nanti, teknis Menteri BUMN, Menteri Keuangan, Menteri ESDM, itu juga kalkulasinya makan waktu panjang,” ujar Jokowi.
Honding pertambangan terdiri dari PT Timah, PT Aneka Tambang, PT Bukit Asam, dan PT Indonesia Asahan Inalum (Inalum). Dalam holding ini, Inalum menjadi induk perusahaan tiga BUMN tersebut. [tribun]
